Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor Tahun 2023
DOI:
https://doi.org/10.58812/jmws.v3i10.1387Kata Kunci:
APBD, Realisasi Anggaran, Pendapatan Daerah, Pengeluaran DaerahAbstrak
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penerapannya dari anggaran pendapatan dan biaya daerah antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Data yang digunakan untuk penelitian ini termasuk APBD Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing kabupaten. Metode analisis yang digunakan adalah uji hipotesis untuk melihat perbedaan signifikan antara realisasi pendapatan dan pengeluaran kedua kabupaten. Hasil dari uji independent sampel t-test untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pendapatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor diketahui bahwa Sig.(2-tailed) sebesar 0,161 > 0,05, dan untuk hasil uji uji independent sampel t-test untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pengeluaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor diketahui bahwa Sig.(2-tailed) sebesar 0,164 > 0,05 yang artinya bahwa dalam realialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari kedua kabupaten tersebut tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Rata-rata realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah 125.440.315,4 sedangkan untuk Kabupaten Bogor adalah 275.115.238,5. Meskipun terdapat perbedaan dalam angka tersebut, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam analisis efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di masing-masing kabupaten. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang strategi pengelolaan keuangan daerah dan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih efektif di masa mendatang.
Referensi
Aji Pangestu, D. (2022). PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI DAN BEBAN KLAIM TERHADAP LABA. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA.
ANGGRAINI PATMIKO, S. D. (2016). ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 DENGAN METODE GROSS UP ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PT. X. UNIVERSITAS ERLANGGA.
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT. (2023). STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2023.
Daling, M. (2013). ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. Jurnal EMBA, 1(3), 82–89.
Habiburrahman, & Imani, R. (2016). ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BANDAR LAMPUNG ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET (APBD) BANDAR LAMPUNG. JURNAL MANAJEMEN BISNIS, 6.
Heri Prasetyo, W., & Prativi Nugraheni, A. (2015). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 11(1).
Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). PENGARUH RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 12.
Kurniasih Firi, V., Rasuli, M., & Alfiati, S. (2020). PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2012. www.djpk.depkeu.go.id
Rahman, Y., Asruni, & Yola. R. (2023). JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU. JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS, 37–59. http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb
Shaladin Hermandi Dwi A, Deviyanti Dwi Risma, & Ratna Sari Wulan Iyhig. (2022). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 7.
Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(03).
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Rifa Dwi Ekalaya, Alifa Nisrina K, Ahmad Dinar, Eri Siti Lisdiawanti, Rio Rifaldo
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.