Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains

Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Juhariah Juhariah, Irwan Sapta Putra — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dasar-dasar hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana narkotika. Di dalam ruang sidang, hakim bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Penentuan dasar hukum yang digunakan pengadilan dalam putusan No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg tentang pecandu narkotika merupakan tujuan dari penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Sebagai hasil dari temuan investigasi, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keputusan hakim didasarkan pada peraturan yang relevan dengan penyalahgunaan narkoba serta persidangan yang telah berlangsung. Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 127 dan 112 tentang penyalahgunaan narkotika dan kepemilikan narkotika. Menurut hakim, hukuman tersebut dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang

Erna Sari, Irwan Sapta Putra — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji tentang Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Hak-hak anak melekat pada diri mereka dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, Hak-hak tersebut meliputi untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tentang Tindak Pidana pencabulan Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Serang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang. Hasil penelitian pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tidak tepat karena putusan hakim dianggap masih belum sesuai dengan isi Pasal 81 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pencabulan diancam dengan hukuman penjara minimal selama 5 (lima) tahun dan jika terpidana adalah anak maka anak dipidana paling lama ½ (satu perdua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, tetapi praktiknya menjatuhkan pidana hanya perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam), selain itu hakim tidak memperhatikan kondisi korban anak yang mengalami trauma berat. Hakim juga menjatuhkan pemidanaan lebih rendah.

Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Zephany Susanto, Renny Supriyatni, Betty Rubiati — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Online Illegal Melalui e-Commerce

Erlinda Putri Nurdiyanti, Fayza Galih Nur Rohmah, Mahageng Kusumaningtyas — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Kosmetik merupakan salah satu produk konsumen yang populer dan banyak diminati dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Namun, keberadaan penjualan kosmetik ilegal melalui platform e-commerce semakin meningkat, menimbulkan risiko bagi konsumen terkait dengan kualitas, keamanan, dan keaslian produk. Riset ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam konteks jual beli kosmetik ilegal secara online. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum perlindungan konsumen. Data yang dikumpulkan diperiksa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen dari penjualan kosmetik ilegal melalui e-commerce. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9. Upaya perlindungan konsumen diimplentasikan melalui pencegahan dengan cara sosialisasi edukasi kepada konsumen tentang bahaya kosmetik illegal dan melalui penindakan dengan cara pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal. Perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik online ilegal merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, platform e-commerce, dan konsumen. Konsumen perlu cermat dalam berbelanja online dan memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar dari BPOM. Penjualan kosmetik ilegal online di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a: Melarang pelaku usaha untuk memproduksi, memperdagangkan, atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan, dan keefektifan.

Telaah Konflik Tata Kelola Agraria pada Kasus Peralihan Hak Ulayat di Perkebunan Jorong Lok Batu Sandi Solok Selatan Sumatra Barat

Lara Delanosa Almira, Atiyah Rauzanah Malik — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Dinamika pergeseran hak ulayat menjadi hak milik pada konteks pertanahan masyarakat adat Minangkabau telah menjadi isu yang hingga kini masih memerlukan penyelesaian baik secara yuridis maupun tata kelola. Artikel ini bermaksud mengidentifikasi proses terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat (komunal) menjadi hak individu serta mengeksplorasi sejauh mana peran pemerintah (wali nagari) menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif sosio-legal dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan proses peralihan hak ulayat menjadi hak milik individu di tanah ulayat perkebunan Jorong Lok Batu Sandi secara yuridis sah karena memenuhi persyaratan administrasi yang disepakati dua belah pihak, serta disaksikan oleh wali nagari setempat.

Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Elvania Novita Natajaya, Hazar Kusmayanti, Betty Rubiati — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaaanya.

Kebijakan Relokasi Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur

Sekha Anggita Maulidina, Anita Kamilah, Mokh. Irfan Sofyan — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pada tanggal 21 November 2022, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, diguncang gempa bumi berkekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo). Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk masalah relokasi masyarakat pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis sosiologis untuk akurasi serta validitas data, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Tanah yang berada di Zona Merah tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan disahkan dengan Sertifikat Hak Milik.

Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prank Terror Bom di Media Sosial

Akbar Sanjaya — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Prank merupakan fenomena lazim di media sosial sekarang ini. Prank terror bom merupakan peristiwa dimana pelaku melakukan keusilan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman meledakkan bom di tempat si korban berada. Hal ini umumnya dilakukan melalui media sosial untuk menjaga anonimitas si pelaku. Prank terror bom merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Khususnya undang-undang mana yang dapat menjerat si pelaku, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti bisa-tidaknya perbuatan prank terror bomb memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dari segi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana Upaya penegakkan hukum pemerintah kepada pelaku prank terror bomb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, prank terror bom tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku prank terror bomb, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Baik itu secara persuasif maupun dengan cara paksaan melalui jeratan pidana.

Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia

Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, Fanny Priscyllia — Fri, 28 Jun 2024 00:00:00 +0000

Artikel ini melakukan analisis yuridis tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan korban HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat sebelumnya dibahas dalam pembahasan artikel ini. Terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial, undang-undang ini menetapkan bahwa pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui jalur yudisial. Artikel ini mencapai kesimpulan bahwa prinsip-prinsip umum peradilan HAM harus diterapkan saat menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk melindungi hak asasi warga negasi.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif

Rival Pahrijal, Nabain Idrus, Andri Triyantoro — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Proliferasi perjudian online menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana norma-norma budaya dan kerangka hukum dengan tegas melarang kegiatan perjudian. Makalah ini memberikan analisis normatif tentang strategi pemerintah Indonesia dalam memerangi perjudian online, memeriksa kerangka hukum, langkah-langkah penegakan hukum, dampak sosial, pertimbangan etika, dan perspektif komparatif. Meskipun ada larangan yang ketat, perjudian online tetap ada karena kemajuan teknologi dan operasi transnasional. Analisis ini menyoroti dilema etika dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan kesejahteraan masyarakat dan merekomendasikan pendekatan regulasi yang lebih baik untuk mengurangi bahaya sosial sambil menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dengan mengevaluasi lanskap regulasi Indonesia dalam konteks global, studi ini memberikan kontribusi wawasan tentang strategi tata kelola yang efektif untuk mengatasi praktik perjudian online.

Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya dengan Mandat Konstitusi tentang Hak atas Lingkungan Hidup

Irman Putra — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada keselarasannya dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal untuk menilai koherensi, efektivitas, dan implikasi dari undang-undang tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif, beberapa inkonsistensi dan tantangan implementasi menghambat efektivitasnya. Isu-isu utama termasuk ambiguitas dalam definisi hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai. Makalah ini diakhiri dengan merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia dan menyelaraskan kerangka hukum dengan mandat konstitusional.

Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Jam Operasional Angkutan Barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi

Muhamad Rizki Abdul Malik — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pengawasan terhadap lalu lintas jalan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Tujuan dilakukannya kebijakan pengawasan untuk mengatur guna memberikan kenyamanan, ketertiban dan keselamatan bagi Masyarakat pengendara di jalan raya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai dasar Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas dan angkutan barang di Tingkat pusat dan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan barang. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disingkat (PERDA PPLLAJ) sebagai turunan dari (UULLAJ). Dalam peraturan daerah tersebut mengatur beberapa pengawasan lalu lintas dan angkutan barang salah satunya mengatur mengenai pengawasan terhadap waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan antara pengendara angkutan barang dengan pengendara lainnya hingga menyebabkan korban tewas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Terhadap Jam Operasional Kendaraan angkutan barang dan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. Penegakan Hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Sukabumi dalam implementasi PERDA PPLLAJ belum terlaksana dengan baik karena terdapat Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang. Faktor -faktor tersebut ialah: Faktor hukum itu sendiri, factor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor budaya.