Analisis Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat
DOI:
https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.445Kata Kunci:
Peraturan, Hak Asasi Manusia, Jawa Barat, PemerintahAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan analisis data kuantitatif dan studi kasus kualitatif untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap topik penelitian. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei, untuk melihat dampak dan persepsi peraturan daerah terhadap hak asasi manusia. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan efektivitas peraturan-peraturan tersebut. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan persepsi yang secara umum positif terhadap dampak dan efektivitas peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, tantangan dalam implementasi, koordinasi, dan alokasi sumber daya diidentifikasi. Temuan kualitatif menekankan pentingnya pengembangan kapasitas, koordinasi, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia. Bagian diskusi memberikan analisis dan interpretasi dari temuan-temuan yang ada, membandingkannya dengan literatur yang ada. Implikasi dari temuan penelitian ini bagi pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan pembela hak asasi manusia juga dibahas, dengan menyoroti pentingnya mengatasi tantangan dan mengimplementasikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.
Referensi
Ardiansyah, B. K., & Ardiansyah, F. H. (2020). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 5 TAHUN 2007 DALAM PENERTIBAN ANAK PUNK. Jurnal Tatapamong, 17–30.
Carnovale, M., & Louisy, K. (2021). Public Health, Technology, and Human Rights: Lessons from Digital Contact Tracing. ArXiv Preprint ArXiv:2107.07552.
El Muhtaj, M., Perangin-angin, R. B. B., Siregar, M. F., & Rachman, F. (2022). The Covid-19 Pandemic and Human Rights-Based Approach to Local Governance in Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra. Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), 430–436.
Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Saifullah, U. (2022). Potrait Legal Protection Women’s Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 7(2), 107–122.
Gedung, K. (2018). Are Local Regulations in Indonesia Compatible with Human Rights?
Khaidar, N., & Nugraha, M. A. (2022). Protection of Indigenous Peoples (Local Beliefs) in the Context of Human Rights in Indonesia. Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, 1(2).
Pérez de la Fuente, Ó. (2020). How can the internet change human rights on online hate speech regulations? How Can the Internet Change Human Rights on Online Hate Speech Regulations?, 93–103.
Pratama, A. D., & Marpaung, D. S. H. (2021). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(5), 1335–1343.
Pribadi, R. W. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 31(1), 29–42.
Rosdiana, Y., Nasution, M., Leviza, J., & Bariah, C. (2021). IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PARAMETERS IN THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS IN TOBA SAMOSIR REGENCY. NOMOI Law Review, 2(1), 129–144.
Wahyudi, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya). Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 7(1).
WISMARA, I. M. R. A., SUGIANTARI, A. A. P. W., & JULIANTI, L. I. S. (2020). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI DESA SANUR KAUH DENPASAR SELATAN. GANEC SWARA, 14(1), 579–585.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Ammar Muhtadi
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.